Usai dari Kemenkumham, AHY Pindah ke KPU

  • Whatsapp
Usai dari Kemenkumham RI, AHY bersama DPD dan DPP Partai Demokrat kunjungi kantor KPU untuk memberikan bukti hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020. (Foto: Instagram @agusyudhoyono)

Jakarta – Usai dari Kemenkumham, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran Ketua DPD dan pengurus DPP Partai Demokrat melanjutkan perjalanan menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (8/3/21).

“Langkah kami tidak selesai di Kemenkumham. Usai dari Kemenkumham, saya beserta jajaran Ketua DPD dan pengurus DPP melanjutkan perjalanan menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU),” terangnya dikutip instagram @agusyudhoyono

Bacaan Lainnya

AHY beserta rombongan ditemui oleh Plt Ketua KPU Ilham Saputra dan jajarannya. Menurutnya kunjungan ke KPU adalah bukti komitmen pihaknya agar mendapatkan keadilan sepenuhnya.

“Ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen perjuangan kami untuk menjaga kedaulatan Partai Demokrat dan untuk mendapatkan keadilan,” tegasnya.

AHY kemudian menyerahkan dokumen-dokumen hasil Kongres ke V Partai Demokrat Kepada KPU. Ia menegaskan bahwa hasil Kongres ke V tersebut, yang disahkan Kemenkumham pada tahun 2020 adalah yang sah.

“Kami juga menyerahkan dua kontainer berisi sejumlah dokumen dan berkas keabsahan Surat Kepemimpinan Partai Demokrat hasil Kongres ke-V serta AD/ART yang disahkan oleh Kemenkumham pada tahun 2020 lalu,” kata putra sulung SBY itu.

Selain itu AHY juga menyerahkan bukti lain yang menunjukkan bahwa peserta KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara Jum’at (5/3/21) lalu, bukanlah pemilik suara yang sah.

“Kami juga menyerahkan bukti-bukti otentik, termasuk didalamnya terdapat data-data para peserta yang hadir dalam KLB ilegal. Data tersebut bisa dikroscek melalui sistem informasi partai politik secara online bahwa mereka bukanlah pemilik suara yang sah,” tegasnya.

Seperti sebelumnya, dari bukti yang disetorkan ke KPU, AHY menegaskan bahwa KLB yang dilaksanakan Jum’at (5/3/21) lalu tidaklah sah dan inkonsistusional.

“Ini membuktikan bahwa acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut tidak sah, serta menggugurkan apa yang dilakukan oleh para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) lalu,” lanjutnya.

“Kepada seluruh masyarakat dan para pecinta demokrasi, kami mohon doa dan dukungannya untuk ikhtiar dan perjuangan kami,” pungkasnya.

Pos terkait