KLB Demokrat, Riefky Sebut Ada Campur Tangan Pemerintah

  • Whatsapp

Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut bahwa ada pihak eksternal yang mencoba mengkudeta partainya. Ia menyebut pihak eksternal tersebut yang tak lain adalah pemerintah sekarang. Ia juga menolak anggapan bahwa pengambilalihan partainya disebut sebagai permasalahan internal.

Riefky kemudian membandingkan dan mencontohkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 dengan KLB Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) di Medan, Sumatera Utara pada 22 Juni 1996.

Bacaan Lainnya

Menurut Riefky, konteks peristiwa KLB PDI tahun 1996 serupa dengan KLB Partai Demokrat yang terjadi saat ini. Yaitu adanya campur tangan penguasa atau pemerintah sebagai aktor dibalik layar kudeta.

KLB PDI tahun 1996 merupakan peristiwa penggulingan Megawati sebagai Ketua Umum PDI oleh Soerjadi yang didukung oleh penguasa Orde Baru. Riefky berpandangan bahwa dengan terpilihnya KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum pada KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, membuktikan adanya keterlibatan pemerintah.

“Ada sebuah contoh di negeri kita. Pada tanggal 22 Juni 1996, dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia di Medan yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI. KLB tersebut juga bukan permasalahan internal (seperti terjadi di) PDI atau konflik antar-kubu Megawati dan kubu Soerjadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal dalam hal ini pemerintah,” ungkap Riefky dikutip jatimsatu dari instagram @matanajwa pada Selasa (9/3/21).

Senada dengan Riefky, Saiful Mujani selaku pengamat politik menilai bahwa kudeta Partai Demokrat menunjukkan betapa runtuhnya demokrasi di Indonesia. Ia menyebut lebih parah dari peristiwa KLB PDI di Medan dengan pemerintah dibawah kendali rezim otoriter.

“Zaman Orba saja yang otoriter, pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. Kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang Demokrat justru diambil alih oleh pejabat Negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa,” terangnya.

Pos terkait