Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Jember sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jember, Muhammad Hafidzi Kholis, menyayangkan keterlambatan pembayaran uang transport kader posyandu di Kabupaten Jember. Sebab, para kader mengeluh biaya untuk transport terlambat hingga 7 bulan.
Menurut Hafidzi, besaran uang transport yang belum dipotong pajak itu, sebesar Rp100 ribu per bulan. Biaya tersebut sangat berarti bagi para kader.
Dia berharap petugas tidak menunda-nunda pembayaran dana tersebut. Apalagi, mereka sebagai ujung tombak dalam penanganan stunting di posyandu.
Sementara Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Jember, Dwi Handarisasi, menjelaskan, keterlambatan pembayaran tersebut bukan karena kesengajaan. Sebab, pihak Dinas Kesehatan masih perlu melakukan verifikasi terhadap kebenaran data yang masuk ke Dinkes.
Ada beberapa persoalan diantaranya, ada kader posyandu yang berhenti serta meninggal dunia. Selain itu, ada aturan baru, yakni harus mengupload data satu persatu kader posyandu. Namun saat diupload, ternyata masih ada data KTP yang tidak valid, sehingga harus koordinasi dengan pihak kecamatan.
Dengan demikian, masih perlu waktu untuk bisa melakukan pencarian dana tersebut. Dia menegaskan, langkah ini sebagai upaya kehati-hatian.
Dwi berjanji, kedepan tidak akan terjadi keterlambatan pencairan dana tersebut. Sebab, hingga Desember 2023 dana untuk kader yang sudah ber-SK dipastikan terbayar semua.
