Pernyataan Bupati Terkait Tambang, LSM GMBI Jember: Jangan Mencoba Jadi Pemimpin yang Keras dan Otoriter

  • Whatsapp
Sejumlah Pengurus LSM GMBI Distrik Jember. (Foto: NG)
Sejumlah Pengurus LSM GMBI Distrik Jember. (Foto: NG)

JEMBER, JATIMSATU.ID – Pernyataan Bupati Jember, Hendy Siswanto, dalam menjawab pertanyaan dari aktivis mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember terkait komitmennya tentang keberadaan industri ekstraktif pada saat dialog publik di Gedung DPRD (4/3/21) mendapat respon dari Ketua LSM GMBI Distrik Jember, Nailil Hufron.

Hufron menilai pernyataan tersebut seakan Bupati tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat kecil di bawah.

Bacaan Lainnya

“Terlihat Jember akan dijual habis kepada para investor perusak lingkungan oleh pemerintah saat ini,” ungkapnya saat diwawancarai via Whats App, Jumat (9/7/21).

Dalam pernyataannya, Bupati tidak akan membiarkan wilayah-wilayah yang potensial menambah pemasukan daerah dibiarkan begitu saja.

Bupati menilai bahwa eksplorasi ataupun eksploitasi mesti dilakukan melalui kesepakatan bersama baik DPRD Jember dan elemen masyarakat sipil termasuk mahasiswa.

“Tolong apapun kesepakatan itu kita ikuti bersama-sama. Jangan coba-coba yang sudah kita sepakati, teman-teman melakukan macam-macam yang lain. Dan ini tidak boleh. Ini komitmen saya, untuk masyarakat Jember semuanya,” ujar Bupati.

Hufron menilai, dalam masa pandemi COVID-19 seharusnya Bupati tidak gencar menambah beban masyarakat dengan statmen yang sedemikian.

“Jelas itu (statmen) akan memberikan efek yang negatif bagi kita semua. Apalagi sedari awal masyarakat sudah menolak keras. Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pemuliah perekonomian dalam situasi saat ini yang tidak menentu,” tegas alumnus Magister UINKHAS Jember itu.

Dalam Perda Nomor 1 tentang RTRW tahun 2015, disebutkan ada 11 kecamatan yang di peruntukkan untuk pertambangan.

3 dari 11 kecamatan tersebut yang saat ini mendapatkan penolakan dari warga setempat adalah kecamatan Silo, Puger, dan Kencong.

“Selama ini masyarakat dan aktivis mahasiswa maupun lingkungan gencar melalukan penolakan bukan tanpa sebab. Mereka berteriak karena ada sesuatu yang tidak beres. Meski tertuang dalam Perda, tidak dibenarkan melakukan kerusakan. Harusnya pemerintah segera merevisi (perda) RTRW,” paparnya.

Hufron menambahkan, revisi Perda RTRW saat ini dibutuhkan dengan menhapus pasal-pasal yang berkaitan tentang potensi tambang di Jember.

“Jember tidak butuh tambang. Jember harusnya dipompa dalam sektor pertanian dan perekebunan. Karena ini adalah potensi alamiahnya,” tuturnya.

LSM GMBI sejauh ini memantau kebijakan-kebijakan pemerintah yang menimbulkan gelojak dibawah.

“Kami pantau terus. Logika kita sederhana. Kita ingin menyelamatkan sumber daya manusia dan alam di Jember,” pungkasnya.

Terkait pernyataan Bupati yang dinilai akan membungkam suara aktivis mahasiswa, Hufron memberikan kecaman.

“Kita serius. Aktivis mahasiswa ibarat oposisi pemerintah saat ini agar ada check and balance. Jadi jangan mencoba-coba jadi pemimpin yang keras dan otoriter. Kami ingatkan itu dengan tegas,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.