Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dirasa Serampangan Menyusun Anggaran, PC PMII Probolinggo Terbitkan Pers Rilis

Jatimsatu.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo  menerbitkan pers rilis berisi rekomendasi dalam penyusunan anggaran daerah pada, Jumat, (22/07/22).

Dalam rilisnya, PC PMII Probolinggo menyebutkan, jika pemerintah Kabupaten Probolinggo dirasa ugal-ugalan dalam menyusun anggaran daerah.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 tidak memenuhi standar prinsip-prinsip penganggaran.

Dilihat dari BAB II Tentang Rincian APBD Pasal 4 ayat 3 poin b menunjukkan belanja barang dan jasa semula Rp 499. 142.127.797 bertambah sebesar Rp 557.385.726.917. Seharusnya, perubahan tersebut menjadi 1.056.527.854.714. Akan tetapi di PERDA Perubahan APBD Tahun 2018 berjumlah sebesar Rp 58.243.599.120. Maka kesalahan yang terjadi terdapat selisih sejumlah Rp.998.284.255.594

Selain itu, pasal 3 ayat 3 poin c menyebutkan dana alokasi khusus semula Rp 302.118.249.000  bertambah Rp 14.982.576.708 jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 287.135.672.292. Seharusnya berjumlah Rp 317,100,825,708 dengan selisih  Rp 29.965.153.416.

Bukan hanya itu, ditemukan juga di pasal 4 ayat 3 poin c belanja modal yang semula Rp 255.549.272.303 berkurang  Rp 3.873.772.390  jumlah modal setelah perubahan Rp 259.423.044.693. Seharusnya berjumlah Rp 251.675.499.913 dengan selisih Rp 7.747.544.780.

Salain Perda Nomor 2 tahun 2018, PC PMII Probolinggo juga menemukan kesalahan yang sama pada Perda nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Pada, BAB II (Rincian Perubahan APBD ) Pasal 6 ayat 1 poin a bahwa belanja pegawai semula Rp 888.574.218.230. berkurang Rp 17.056.855.621 menunjukkan total jumlah setelah perubahan senilai Rp 905.631.073.851. Dalam klausul tersebut seharusnya total belanja pegawai berjumlah Rp 871,517,362,609. Maka jumlah yang tidak ditulis sebesar Rp 34.113.711.242.

Oleh sebab itu, PC PMII menganggap jika Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak serius dalam menyusun anggaran daerah.

“Menurut kami ini bertolak belakang dari prinsip-prinsip anggaran. Yaitu, Berhati-hati dan akuntebel,” dalam keterangannya.

Di sisi lain PC PMII Probolinggo menghimbau kepada para stakeholder anggaran daerah yakni tim anggaran daerah dan DPRD Kabupaten Probolinggo selaku aktor utama dalam penyusunan anggaran darah sudah selayaknya untuk lebih berhati-hati dalam proses penyusunan APBD.

Oleh sebab itu, PC PMII Probolinggo merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan anggaran daerah.

Rekomendasi:

1. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan DPRD harus melakukan evaluasi penyusunan anggaran APBD.
2. Pemerintah Kabupaten Probolinggo harus teliti dalam menyusun anggaran.
3. DPRD Kabupaten Probolinggo harus menjalankan fungsinya dalam mengontrol kebijakan anggaran mulai dari penyusunan sampai pada pengalokasiannya.
4. Pemerintah harus melibatkan Elemen Masyarakat dalam penyusunan anggaran daerah.

Pos terkait