LSM GMBI Sayangkan Sikap Bupati Jember Yang Main Ancam Rakyat Perihal Tambang

  • Whatsapp
LSM GMBI Jember. (Foto: ABS)
LSM GMBI Jember. (Foto: ABS)

JEMBER, JATIMSATU.ID – Beredarnya video ancaman Bupati terhadap aktivis kontra tambang, serta beredarnya berita bahwa telah diadakan sosialisasi pertambangan PT Agtika Dwi Sejahtera (ADS) terhadap masyarakat perihal Tambang Pasir Besi (TPB) di Paseban Kencong Jember memantik respon dari berbagai kelompok masyarakat, salah satunya ialah Lembaga Swadaya Masyrakat Gerakan Masyarakat Bawah (GMBI) Distrik Jember.

Dalam video yang beredar, PT ADS mengklaim telah mengantongi izin ekploitasi sampai Juli 2023, dan disertai potongan video Bupati Jember, Hendy Siswanto, mengancam apabila nanti regulasinya telah diatur agar mahasiswa dan masyarakat Jember jangan main-main.

Bacaan Lainnya

“Di kabupaten Jember ini utamanya di pesisir selatan Paseban dan di wilayah Silo itu sudah tertanam prinsip bahwa pertambangan itu lebih besar mudhorat daripada manfaatnya, jadi Bupati mau mengancam seperti apapun prinsip mereka tetap kekeh yakni mengelola lahan dengan potensi pertanian bukan dengan pertambangan,” ucap Nailil Hufron kepada awak media.

Hufron menambahkan tidak elok kiranya bila sekelas Bupati main ancam di forum terbuka seperti dalam acara serap aspirasi di kantor DPRD Jember tanggal 4 maret 2021 itu.

“Ya jangan main ancam lah, bukannya memang janji kampanyenya akan tetap menjaga wilayah Jember dari ekploitasi pertambangan waktu debat calon kepala daerah dulu, kok sekarang jadi seperti gugup dikejar investor,” pungkas lulusan S2 Ekonomi UINKHAS Jember itu.

Perihal wacana PT ADS bahwa masyarakat sudah pro terhadap pertambangan itu dibantah oleh GMBI.

“Yang ada di lapangan masyarakat itu 90% masih menolak tambang, jadi PT ADS jangan main klaim begitu, kami GMBI Jember hari ini sedang melakukan diskusi intensif dengan segenap elemen masyarakat sipil dan mahasiswa menyikapi ancaman bupati dan klaim sepihak PT ADS ini, agar hal demikian tidak terjadi di kemudian hari,” ujarnya

“Jadi, jangan biasakan main ancam, bupati harusnya bisa membangun komunikasi yang lebih elegan dengan melibatkan masyarakat terdampak apabila eksploitasi tambang itu benar terjadi di kemudian hari,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.